Bawaslu Mesuji Perkuat Pengawasan Digital dan Pencegahan Politik Uang Menuju Pemilu 2029
|
Mesuji, Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji mengikuti kegiatan Bawaslu Membelajarkan yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini menjadi sarana peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi perkembangan teknologi digital serta dinamika pelanggaran pemilu, khususnya politik uang menjelang Pemilu 2029.
Kegiatan tersebut menghadirkan dua materi utama. Materi pertama bertajuk “Transformasi Digital, Pengawasan Teknologi, dan Integrasi Ruang Digital dalam Pengawasan Pemilu” yang disampaikan oleh Khoirunnisa Nur Agustyati. Sementara itu, materi kedua bertajuk “Politik Uang dalam Pemilu: Anatomi Transaksi Elektoral, Modus, dan Tantangan Penegakan Hukum” disampaikan oleh Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H.
Dalam pemaparan materi pertama, dibahas pentingnya transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, terutama dalam memantau aktivitas di media sosial dan berbagai platform digital. Pengawas pemilu dituntut memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta potensi pelanggaran yang memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Pengawasan di ruang digital juga perlu diintegrasikan dengan pengawasan secara langsung. Hal tersebut penting agar setiap informasi yang ditemukan dapat diverifikasi berdasarkan fakta dan didukung bukti yang valid sebelum ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, materi kedua mengulas politik uang sebagai salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat dan integritas demokrasi. Praktik politik uang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya melalui pemberian uang tunai, tetapi juga transfer rekening, dompet digital, pemberian barang, hingga pemanfaatan pihak perantara.
Dalam konteks penegakan hukum, tantangan yang dihadapi meliputi proses pembuktian, ketersediaan saksi, validitas alat bukti, serta penguatan koordinasi antarlembaga melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I., menyampaikan bahwa perkembangan teknologi dan perubahan modus pelanggaran menuntut seluruh jajaran pengawas pemilu untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta kemampuan beradaptasi.
“Pengawasan pemilu ke depan tidak cukup hanya dilakukan di ruang fisik, tetapi juga harus mampu menjangkau ruang digital. Begitu pula dalam pencegahan politik uang, kita harus memperkuat pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Melalui kegiatan Bawaslu Membelajarkan ini, diharapkan jajaran Bawaslu Kabupaten Mesuji semakin memahami tantangan pengawasan pemilu di era digital, meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanganan pelanggaran, serta memperkuat pengawasan partisipatif.
Peningkatan kapasitas tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pengawasan Pemilu 2029 yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, profesional dalam penanganan pelanggaran, serta berintegritas dalam menjaga demokrasi.