Tanpa Etika, Kekuasaan Kehilangan Makna

Mesuji – Dalam dunia politik, kekuasaan tanpa etika ibarat kapal tanpa kompas—berlayar tanpa arah dan berisiko menabrak karang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I, yang menegaskan pentingnya nilai moral dan tanggung jawab dalam setiap bentuk kekuasaan dan pengambilan keputusan politik.

Menurut Deden, etika politik merupakan pondasi utama dalam menjaga marwah demokrasi dan kepercayaan publik. Tanpa etika, kekuasaan dapat dengan mudah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan sendi-sendi pemerintahan yang berintegritas.

“Etika politik bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga tentang moralitas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan kekuasaan. Jika etika diabaikan, maka kekuasaan akan kehilangan maknanya sebagai sarana pengabdian kepada rakyat,” ujar Deden di Kantor Bawaslu Mesuji.

Ia menambahkan bahwa penegakan etika dalam politik harus dilakukan secara menyeluruh, baik oleh lembaga formal maupun masyarakat. Lembaga seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Kehormatan DPR/DPRD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan perilaku politik tetap berada dalam koridor hukum dan moral.

Namun, Deden menegaskan, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral dalam mengawasi perilaku aktor politik. “Partisipasi masyarakat menjadi kontrol sosial yang sangat penting. Dengan keterlibatan publik, kita bisa mencegah munculnya praktik politik yang tidak bermartabat seperti politik uang, korupsi, atau penyalahgunaan jabatan,” jelasnya.

Bawaslu Mesuji berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan berbasis nilai etika dan moral politik, bukan hanya dalam konteks Pemilu, tetapi juga dalam membangun budaya politik yang berintegritas di luar tahapan. Deden menilai, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

“Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika dijalankan dengan etika. Kekuasaan seharusnya menjadi amanah, bukan alat untuk memperkaya diri atau kelompok. Saat etika ditegakkan, kepercayaan publik akan kembali, dan politik akan kembali pada makna sejatinya—mengabdi untuk rakyat,” tutup Deden.

Poin-Poin Penting dari Pernyataan Bawaslu Mesuji:

1. Etika politik adalah pedoman moral yang menjaga agar kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab dan kejujuran.
2. Tanpa etika, kekuasaan berpotensi disalahgunakan dan kehilangan maknanya sebagai alat pengabdian kepada rakyat.
3. Lembaga penegak etika seperti DKPP, KPK, dan Bawaslu memiliki peran penting menjaga integritas aktor politik.
4. Partisipasi masyarakat merupakan kontrol sosial untuk mendorong perilaku politik yang bermartabat.
5. Tujuan penegakan etika adalah membangun budaya politik bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.