Robby Ruyudha: Penanganan Pelanggaran Terus Diperbaiki untuk 2029

Mesuji – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mesuji, Robby Ruyudha, menegaskan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran pemilu akan terus diperbaiki sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029. Menurutnya, evaluasi terhadap pengalaman Pemilu 2024 menjadi dasar penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan efektivitas tindak lanjut terhadap setiap laporan pelanggaran.

“Bawaslu Mesuji berkomitmen memperbaiki prosedur dan memperkuat koordinasi dalam penanganan pelanggaran. Pengalaman Pemilu 2024 memberikan banyak pelajaran berharga agar kami dapat bekerja lebih cepat, objektif, dan transparan di masa mendatang,” ujar Robby Ruyudha.

Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus pembenahan adalah peningkatan kapasitas pengawas di semua tingkatan agar mampu memahami regulasi dan prosedur penanganan pelanggaran secara menyeluruh. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pengawas memiliki kemampuan analisis dan ketelitian dalam memproses laporan, sehingga keadilan pemilu dapat benar-benar terwujud hingga tingkat TPS,” katanya.

Ketua Bawaslu Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I., turut menekankan pentingnya profesionalitas dalam menangani pelanggaran. “Bawaslu tidak boleh sekadar bereaksi, tetapi juga harus melakukan pencegahan. Penanganan pelanggaran harus selalu didasari pada aturan, bukti, dan integritas. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas akan tetap terjaga,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Wahyu Eko Prasetiyo, menambahkan bahwa pelibatan masyarakat juga berperan besar dalam menemukan indikasi pelanggaran di lapangan. “Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk melapor. Setiap laporan warga menjadi masukan penting untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adil,” ujarnya.

Melalui pembenahan berkelanjutan, Bawaslu Mesuji berharap sistem penanganan pelanggaran pada Pemilu 2029 dapat lebih tangguh, cepat, dan berkeadilan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan legitimasi hasil pemilu di Kabupaten Mesuji.