Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024 Jadi Bekal Strategi Baru

Mesuji – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mesuji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024 sebagai langkah strategis dalam menyusun perbaikan pengawasan pada tahapan Pemilu berikutnya. Evaluasi ini melibatkan seluruh jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan desa, serta menyoroti berbagai aspek penting mulai dari pengawasan logistik, kampanye, hingga proses rekapitulasi suara.

Ketua Bawaslu Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I., menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan ke depan. “Setiap tahapan Pemilu memberikan pelajaran berharga. Kami ingin memastikan bahwa pengalaman di 2024 menjadi dasar penyusunan strategi yang lebih efektif, terutama dalam peningkatan kapasitas pengawas dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Deden menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia pengawas di tingkat lapangan. Menurutnya, kemampuan analisis, ketelitian dalam pelaporan, serta kepekaan terhadap potensi pelanggaran perlu terus ditingkatkan agar pengawasan berjalan optimal dan responsif terhadap dinamika politik lokal.

Anggota Bawaslu Mesuji, Wahyu Eko Prasetiyo, menambahkan bahwa pihaknya juga tengah mengkaji pola komunikasi dan koordinasi antar lembaga penyelenggara Pemilu. “Kami ingin membangun sinergi yang lebih kuat antara Bawaslu, KPU, dan instansi terkait agar langkah pencegahan pelanggaran bisa dilakukan sejak dini,” jelasnya.

Sementara itu, Robby Ruyudha menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. “Kami ingin masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan Pemilu yang jujur dan adil. Pelibatan masyarakat menjadi kunci mencegah pelanggaran di akar rumput,” katanya.

Melalui hasil evaluasi ini, Bawaslu Mesuji berkomitmen untuk memperkuat transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam pengawasan Pemilu ke depan. Langkah-langkah strategis yang disusun akan difokuskan pada peningkatan kualitas pengawasan, penguatan regulasi internal, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung proses pengawasan yang cepat dan akurat.