Etika Komunikasi Politik Jadi Pondasi Demokrasi Sehat

Komunikasi politik yang beretika menjadi fondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dalam kehidupan politik modern, cara berkomunikasi menentukan arah dan kualitas demokrasi itu sendiri. Etika menjadi pengendali agar komunikasi politik tidak keluar dari koridor moral, hukum, dan nilai-nilai kebangsaan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I., menjelaskan bahwa komunikasi politik bukan hanya tentang bagaimana pesan disampaikan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa menimbulkan perpecahan. “Etika adalah pilar utama dalam setiap bentuk komunikasi politik. Tanpa etika, politik bisa kehilangan makna dan justru menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurut Deden, komunikasi politik yang santun dan jujur mencerminkan kedewasaan dalam berpolitik. Ia menilai bahwa di tengah derasnya arus informasi dan penggunaan media sosial, etika perlu menjadi panduan utama bagi peserta Pemilu, simpatisan, maupun masyarakat umum dalam menyampaikan pendapat politiknya.

Senada dengan hal itu, Anggota Bawaslu Mesuji Wahyu Eko Prasetiyo, selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, menuturkan bahwa komunikasi politik yang sehat harus berorientasi pada edukasi publik, bukan provokasi. “Politik seharusnya menjadi ruang pembelajaran bersama. Ketika komunikasi dijalankan secara etis, maka masyarakat akan lebih kritis dan rasional dalam menentukan pilihan politiknya,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar setiap aktor politik berhati-hati dalam menggunakan media, terutama media sosial. Penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam merupakan bentuk komunikasi yang tidak beretika serta dapat menurunkan kualitas demokrasi. “Kami terus mendorong agar masyarakat dan peserta pemilu mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, dan kesantunan dalam setiap komunikasi politik,” tambah Wahyu.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Mesuji Robby Ruyudha menekankan bahwa penerapan etika komunikasi politik adalah bagian dari upaya pencegahan pelanggaran pemilu. “Etika bukan hanya soal moralitas, tapi juga bentuk kepatuhan terhadap hukum. Ketika etika dijaga, maka potensi pelanggaran dan konflik politik bisa ditekan,” tegasnya.

Bawaslu Mesuji berkomitmen untuk terus memperkuat edukasi publik tentang pentingnya komunikasi politik yang sehat, berimbang, dan beretika. Melalui kegiatan sosialisasi, diskusi publik, serta kerja sama dengan media dan masyarakat, Bawaslu berharap ruang politik di Mesuji dapat menjadi contoh demokrasi yang santun, inklusif, dan bermartabat.