Etika dalam Komunikasi Politik Menjadi Pilar Demokrasi yang Sehat

Etika dalam komunikasi politik menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan keharmonisan kehidupan berbangsa. Komunikasi politik yang beretika mencerminkan kedewasaan berdemokrasi, di mana setiap pihak — baik peserta pemilu, penyelenggara, maupun masyarakat — memahami batasan moral dan hukum dalam menyampaikan pesan politik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I., menegaskan bahwa komunikasi politik tidak hanya soal menyampaikan gagasan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut disampaikan dengan cara yang santun, jujur, dan menghargai perbedaan. “Etika adalah ruh dari komunikasi politik. Tanpa etika, pesan politik bisa berubah menjadi provokasi yang justru menimbulkan perpecahan,” ujarnya.

Menurut Deden, menjelang tahun politik, sering muncul praktik komunikasi yang melenceng dari prinsip etika, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta kampanye yang menyerang pribadi lawan politik. Ia menegaskan, tindakan semacam itu tidak hanya merusak citra demokrasi, tetapi juga dapat berimplikasi hukum.

Anggota Bawaslu Mesuji, Wahyu Eko Prasetiyo, yang juga Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, menambahkan bahwa komunikasi politik yang baik seharusnya membangun kesadaran publik, bukan menyesatkan. “Komunikasi politik yang etis harus berbasis pada data dan fakta. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar agar dapat menentukan pilihan secara rasional,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran media dan masyarakat dalam menjaga ruang publik tetap sehat. Media diharapkan tidak menjadi alat propaganda, melainkan sarana edukasi politik. “Bawaslu terus mengingatkan semua pihak agar menggunakan ruang komunikasi publik secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi,” tambah Wahyu.

Anggota Bawaslu lainnya, Robby Ruyudha, menyebutkan bahwa komunikasi politik yang beretika menjadi bagian dari upaya pencegahan pelanggaran Pemilu. Menurutnya, dengan komunikasi yang santun dan informatif, potensi konflik politik dapat diminimalisasi. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan atmosfer politik yang damai, jujur, dan adil,” ungkapnya.

Bawaslu Mesuji berkomitmen terus melakukan edukasi dan pengawasan terhadap bentuk komunikasi politik yang berpotensi melanggar norma hukum maupun etika. Melalui kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, Bawaslu berharap nilai-nilai moral dan integritas dapat menjadi pedoman utama dalam setiap aktivitas politik di Mesuji.