Bawaslu Mesuji Petakan Tantangan dan Solusi Pengawasan Pemilu

Mesuji – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mesuji melakukan pemetaan menyeluruh terhadap tantangan dan solusi pengawasan Pemilu sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan profesionalitas pengawasan di masa mendatang. Langkah ini merupakan kelanjutan dari evaluasi pasca Pemilu 2024 yang menjadi dasar penyusunan strategi baru dalam pengawasan demokrasi di tingkat daerah.

Ketua Bawaslu Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I., menjelaskan bahwa pemetaan ini mencakup analisis berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia, pola koordinasi antar lembaga, hingga partisipasi masyarakat. “Kami tidak hanya menyoroti kendala yang dihadapi di lapangan, tetapi juga menyiapkan solusi konkret agar pengawasan berikutnya lebih optimal dan responsif terhadap dinamika politik,” ujarnya.

Menurut Deden, beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah pengawas di lapangan, tingkat literasi politik masyarakat yang belum merata, serta meningkatnya kompleksitas penggunaan teknologi informasi dalam proses Pemilu. “Kami akan fokus pada peningkatan kapasitas pengawas dan memperkuat sistem pelaporan berbasis digital agar pengawasan lebih cepat, akurat, dan transparan,” tambahnya.

Anggota Bawaslu Mesuji, Wahyu Eko Prasetiyo, menegaskan pentingnya membangun sinergi antar lembaga untuk menghadapi tantangan pengawasan. “Koordinasi yang kuat antara Bawaslu, KPU, aparat keamanan, dan unsur pemerintah daerah menjadi kunci dalam mencegah serta menangani pelanggaran Pemilu secara efektif,” jelasnya.

Sementara itu, Robby Ruyudha menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. “Kami mengajak masyarakat untuk ikut aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran. Partisipasi publik akan memperkuat legitimasi dan integritas Pemilu di Mesuji,” katanya.

Melalui langkah pemetaan ini, Bawaslu Mesuji berkomitmen menciptakan sistem pengawasan yang adaptif dan berdaya tanggap tinggi terhadap perubahan. Hasil analisis akan menjadi dasar pengembangan strategi berbasis data, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kolaborasi dengan seluruh elemen demokrasi di daerah.