Bawaslu Mesuji Evaluasi Pengawasan Pemilu untuk Strategi Baru

Mesuji – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mesuji melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024 sebagai langkah penting dalam memperkuat strategi pengawasan pada tahapan Pemilu berikutnya. Evaluasi ini melibatkan jajaran pengawas di seluruh tingkatan serta bertujuan menilai efektivitas kinerja, tantangan lapangan, dan peluang perbaikan sistem pengawasan.

Ketua Bawaslu Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I., menyampaikan bahwa hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan strategi baru yang lebih adaptif dan berbasis pengalaman lapangan. “Setiap proses Pemilu memberikan pelajaran berharga. Kami ingin menjadikan hasil evaluasi ini sebagai pijakan untuk memperbaiki pola pengawasan, meningkatkan kapasitas SDM, dan memperkuat partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Deden, beberapa aspek yang menjadi fokus evaluasi meliputi pengawasan tahapan kampanye, distribusi logistik, proses pemungutan dan penghitungan suara, serta penyelesaian sengketa. Ia menegaskan pentingnya peningkatan kemampuan analisis dan ketelitian pengawas dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini.

Anggota Bawaslu Mesuji, Wahyu Eko Prasetiyo, menambahkan bahwa koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan penting. “Sinergi antara Bawaslu, KPU, dan aparat terkait harus semakin diperkuat. Dengan komunikasi yang baik, langkah pencegahan pelanggaran bisa dilakukan lebih cepat dan efektif,” jelasnya.

Sementara itu, Robby Ruyudha menekankan pentingnya memperluas pengawasan partisipatif sebagai wujud keterlibatan publik dalam menjaga integritas demokrasi. “Kami mendorong masyarakat untuk terus aktif melapor dan mengawasi. Pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Melalui hasil evaluasi tersebut, Bawaslu Mesuji berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Strategi baru yang disusun akan difokuskan pada peningkatan kapasitas pengawas, optimalisasi teknologi informasi, serta perluasan jejaring pengawasan partisipatif di tingkat desa dan kecamatan.