Bawaslu Mesuji Dorong Pendidikan Politik Sejak Usia Sekolah

Mesuji – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji mendorong penguatan pendidikan politik sejak usia sekolah melalui koordinasi penyusunan nota kesepahaman dengan SMA Muhammadiyah 1 Mesuji Timur, Senin (19/10/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran demokrasi di kalangan pelajar sekaligus mencegah praktik politik uang sejak dini.

Koordinasi tersebut dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Mesuji, Wahyu Eko Prasetiyo, S.Pd., bersama Kepala SMA Muhammadiyah 1 Mesuji Timur, Teguh Budi Prasetyo, M.Pd. Pembahasan diarahkan pada rencana kerja sama dalam memberikan pendidikan politik kepada peserta didik melalui kegiatan edukatif yang sesuai dengan lingkungan sekolah.

Penguatan pendidikan politik sejak dini dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang memahami nilai-nilai demokrasi, memiliki sikap kritis, serta mampu mengenali berbagai bentuk pelanggaran dalam proses pemilihan umum. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pencegahan politik uang yang dapat merusak integritas demokrasi dan memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan.

Melalui rencana nota kesepahaman tersebut, Bawaslu Kabupaten Mesuji mendorong agar sekolah dapat menjadi salah satu ruang edukasi demokrasi bagi generasi muda. Pendidikan politik tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai pemilu, tetapi juga mencakup pengenalan nilai kejujuran, tanggung jawab, partisipasi, dan penolakan terhadap praktik politik uang.

Koordinasi ini juga menjadi langkah awal untuk membangun sinergi antara Bawaslu dan dunia pendidikan dalam memperluas jangkauan pengawasan partisipatif. Dengan pemahaman yang memadai, pelajar diharapkan dapat tumbuh menjadi warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya serta mampu berperan dalam menjaga kualitas demokrasi.

Bawaslu Kabupaten Mesuji terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, guna memperkuat pendidikan demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui upaya tersebut, kesadaran menolak politik uang dan menjaga integritas pemilihan diharapkan dapat tumbuh sejak usia sekolah sebagai bagian dari pembangunan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.