RUMAH KEBIJAKAN BAWASLU DILUNCURKAN, KETUA BAWASLU MESUJI DORONG TRANSFORMASI PENGAWASAN PEMILU BERBASIS DATA DAN RISET

MESUJI – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I., mengikuti kegiatan Launching Rumah Kebijakan Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Kamis (5/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti secara daring melalui Zoom Meeting bersama jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Peluncuran Rumah Kebijakan Bawaslu merupakan langkah strategis Bawaslu RI dalam memperkuat kualitas perumusan kebijakan kelembagaan dan pengawasan Pemilu melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy). Rumah Kebijakan dirancang sebagai wadah inovasi, inkubasi gagasan, kajian, riset, serta pusat integrasi kebijakan pengawasan Pemilu.

Kegiatan yang dilaksanakan di Graha Apic, Ruang Rapat Puslitbangdiklat Bawaslu RI, Jakarta, tersebut dibuka oleh Anggota Bawaslu RI, Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H. Peluncuran ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta praktisi dan pakar kebijakan.

Dalam sambutannya, Herwyn J.H. Malonda menegaskan pentingnya perubahan paradigma penyusunan kebijakan di lingkungan Bawaslu. Kebijakan tidak lagi semata-mata dibangun berdasarkan intuisi, pengalaman, maupun respons terhadap persoalan sesaat, melainkan harus didukung data yang valid, kajian sistematis, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rumah Kebijakan Bawaslu diposisikan sebagai pusat penyusunan rekomendasi kebijakan strategis yang menjembatani arahan pimpinan dengan pelaksanaan tugas di seluruh unit kerja Bawaslu. Pendekatan yang dibangun mencakup kebijakan berbasis bukti, tata kelola kolaboratif, dan manajemen berbasis hasil.

Dalam pemaparannya, Ketua Dewan Pengawas Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), Marcelino Pandin, menggarisbawahi pentingnya inovasi berbasis data dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu.
Menurutnya, Bawaslu perlu melakukan pergeseran paradigma dari pengawasan yang bersifat deskriptif menuju pengawasan prediktif, dari penanganan kasus tunggal menuju pembacaan pola dan tren, serta dari sekadar menemukan pelanggaran menuju upaya pencegahan yang lebih terukur.
Data dan bukti yang digunakan dalam perumusan kebijakan juga harus relevan, representatif, dan valid. Dengan demikian, kebijakan pengawasan dapat dirumuskan berdasarkan persoalan yang nyata, pilihan intervensi yang tepat, serta ukuran keberhasilan yang jelas.

Sementara itu, dalam materi bertajuk Sinergi Pemikiran, Menjadikan Rumah Kebijakan sebagai Think-Tank Pendukung Kebijakan Pimpinan Bawaslu, Haris Faozan turut menjadi bagian dari rangkaian diskusi strategis mengenai penguatan peran pemikiran dan kajian kebijakan di lingkungan Bawaslu.
Rumah Kebijakan Bawaslu nantinya memiliki lima ruang utama, yakni Dapur Kebijakan sebagai ruang produksi rekomendasi kebijakan, Laboratorium Kebijakan untuk riset kolaboratif, Klinik Kebijakan sebagai ruang konsultasi dan bedah kebijakan, Kamar Kebijakan untuk pengembangan kompetensi analis, serta Pojok Kebijakan sebagai pusat repositori literatur dan publikasi kebijakan.

Pengembangan Rumah Kebijakan juga diarahkan melalui peta jalan 2026–2030, dengan target menghasilkan sedikitnya 50 dokumen rekomendasi kebijakan setiap tahun, tingkat penyelesaian tepat waktu minimal 85 persen, serta tingkat pemanfaatan rekomendasi oleh pengambil keputusan minimal 70 persen.

Ketua Bawaslu Mesuji Deden Cahyono menyambut penting inisiatif tersebut sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas pengawasan Pemilu.
Bagi Bawaslu Kabupaten Mesuji, kehadiran Rumah Kebijakan menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja yang berbasis data, dokumentasi, evaluasi, serta kajian dalam setiap proses pengambilan keputusan kelembagaan.

"Menurut saya, kehadiran Rumah Kebijakan merupakan sebuah langkah maju bagi Bawaslu dalam membangun kualitas kelembagaan. Pengawasan Pemilu ke depan tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman dan kemampuan merespons setiap persoalan, tetapi harus diperkuat dengan data yang akurat, riset, kajian akademis, serta rekomendasi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan." ucap Deden Cahyono

Pengalaman dan dinamika pengawasan di tingkat kabupaten merupakan sumber informasi penting yang dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan pengawasan di tingkat nasional. Oleh karena itu, penguatan Rumah Kebijakan diharapkan membuka ruang yang lebih luas bagi jajaran Bawaslu daerah untuk menyampaikan hasil pengamatan, pengalaman lapangan, kajian, dan rekomendasi kebijakan.

Partisipasi Bawaslu Kabupaten Mesuji dalam kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan profesionalitas, kapasitas sumber daya manusia, dan kualitas tata kelola kelembagaan.

"Pada akhirnya, kita ingin membangun Bawaslu yang tidak hanya kuat dalam melakukan pengawasan, tetapi juga unggul dalam berpikir, menganalisis, memprediksi, dan merumuskan solusi. Pengawasan yang baik bukan hanya tentang menemukan pelanggaran, tetapi bagaimana melalui kebijakan yang tepat kita mampu mencegah pelanggaran sejak dini dan menjaga integritas demokrasi," tegas Deden Cahyono.

Melalui Rumah Kebijakan, Bawaslu diharapkan tidak hanya semakin kuat dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu, tetapi juga mampu membangun kebijakan yang antisipatif, adaptif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bawaslu Kabupaten Mesuji – Mengawal Demokrasi, Menjaga Integritas Pemilu