Perempuan dan Peran Pengawasan Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pengawasan pemilu sebagai bagian dari penguatan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Keterlibatan perempuan tidak hanya menjadi bentuk representasi kesetaraan gender, tetapi juga menjadi penopang dalam memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, dan berintegritas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I., menyampaikan bahwa perempuan memiliki sensitivitas dan kepekaan sosial yang tinggi terhadap dinamika politik di lingkungannya. Hal itu, menurutnya, dapat menjadi kekuatan dalam mendeteksi potensi pelanggaran dan membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan.

“Perempuan tidak hanya menjadi objek dalam proses politik, tetapi juga subjek yang mampu berperan aktif menjaga kualitas demokrasi. Kami di Bawaslu Mesuji terus berupaya membuka ruang partisipasi perempuan agar terlibat dalam setiap aspek pengawasan,” ujar Deden.

Deden menambahkan, keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menekankan pentingnya keterwakilan perempuan minimal 30 persen di berbagai lini, termasuk dalam kelembagaan penyelenggara pemilu. “Hal ini menunjukkan komitmen negara terhadap keadilan politik dan kesetaraan hak warga negara,” jelasnya.

Sementara itu, Wahyu Eko Prasetiyo, selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, menekankan bahwa Bawaslu Mesuji terus melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kelompok perempuan, agar memiliki pemahaman yang kuat tentang pengawasan partisipatif.

“Kami ingin perempuan di Mesuji menjadi pelopor dalam gerakan pemilu bersih. Dengan membangun kesadaran bersama, pengawasan bukan hanya tanggung jawab lembaga, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh warga,” ungkap Wahyu.

Selain itu, Bawaslu Mesuji juga berencana memperluas kerja sama dengan organisasi perempuan, kelompok masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat literasi politik dan pengawasan berbasis komunitas. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya politik yang beretika dan partisipatif di seluruh lapisan masyarakat.

Robby Ruyudha, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, menambahkan bahwa kehadiran perempuan dalam proses pengawasan sering kali menghadirkan perspektif yang lebih detail dan empatik terhadap berbagai isu pemilu. “Perempuan membawa nilai-nilai moral dan sosial yang memperkaya proses pengawasan, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa dan deteksi dini pelanggaran,” ujarnya.

Bawaslu Kabupaten Mesuji berkomitmen untuk terus mengedepankan nilai kesetaraan dan inklusivitas dalam setiap upaya pengawasan pemilu. Melalui partisipasi aktif perempuan, diharapkan demokrasi di Mesuji semakin matang dan bermartabat.