Pencegahan Pelanggaran Pemilu Jadi Kunci Wujudkan Demokrasi Berintegritas

Mesuji — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji menegaskan pentingnya upaya pencegahan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada. Langkah ini menjadi pondasi utama untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas sejak dini, bukan sekadar penindakan setelah pelanggaran terjadi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I., menjelaskan bahwa pencegahan memiliki nilai strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, pendekatan preventif bukan hanya efisien, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi yang bertanggung jawab.

“Mencegah pelanggaran jauh lebih baik daripada menindak. Dengan pencegahan yang sistematis, kita tidak hanya menjaga proses Pemilu tetap bersih, tetapi juga membangun budaya politik yang beretika dan berintegritas di tengah masyarakat,” ujar Deden di Kantor Bawaslu Mesuji, Senin (20/10/2025).

Pencegahan pelanggaran dilakukan melalui berbagai strategi, di antaranya sosialisasi pengawasan partisipatif, pendidikan pemilih, kemitraan dengan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan, serta pengawasan tahapan sejak awal. Deden menekankan bahwa semua pihak—penyelenggara, peserta, maupun pemilih—harus berperan aktif dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan partisipatif menjadi aspek penting dalam memperluas jangkauan Bawaslu hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Melalui kolaborasi dengan organisasi kepemudaan, kelompok perempuan, hingga penyandang disabilitas, Bawaslu Mesuji berupaya membangun kesadaran kolektif bahwa integritas Pemilu adalah tanggung jawab bersama.

“Kita ingin agar masyarakat bukan hanya menjadi penonton, tapi juga bagian dari pengawas demokrasi. Setiap laporan, saran, dan masukan sangat berharga dalam mencegah potensi pelanggaran sejak dini,” jelasnya.

Dalam konteks Pilkada serentak yang akan datang, Bawaslu Mesuji terus memperkuat mekanisme deteksi dini terhadap potensi pelanggaran administratif, politik uang, serta penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan berbasis edukasi publik diharapkan mampu menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat, transparan, dan berkeadilan.

Deden menegaskan, keberhasilan Pemilu tidak diukur dari minimnya laporan pelanggaran semata, tetapi dari tingkat kesadaran dan kepatuhan seluruh elemen bangsa terhadap aturan main demokrasi.

“Jika masyarakat paham dan sadar hukum, maka pencegahan menjadi langkah paling efektif untuk memastikan setiap suara benar-benar memiliki makna,” pungkasnya.

Melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan kemitraan strategis, Bawaslu Kabupaten Mesuji berkomitmen terus memperkuat kapasitas pencegahan sebagai bagian integral dari pengawasan Pemilu. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan Pemilu yang luber, jurdil, dan berintegritas dapat benar-benar tercapai.