Deden Cahyono: Penegakan Etika Pilar Utama Politik Berintegritas

Mesuji – Etika dalam dunia politik menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga marwah demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bermartabat. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I, yang menekankan bahwa penegakan etika merupakan kunci utama dalam mewujudkan politik yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Etika politik harus menjadi pedoman bagi setiap aktor politik, penyelenggara, dan pejabat publik. Tanpa etika, kekuasaan bisa kehilangan arah dan menjauh dari semangat keadilan serta tanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Deden di Kantor Bawaslu Mesuji.

Menurutnya, pelanggaran etika sering terjadi ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Karena itu, lembaga penegak etika seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Kehormatan DPR/DPRD, serta Bawaslu memiliki peran vital dalam memastikan setiap perilaku politik tetap berada pada koridor moral dan hukum.

Selain lembaga formal, Deden juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga etika politik. “Pengawasan masyarakat menjadi kontrol sosial yang efektif agar pejabat publik tetap konsisten menjalankan amanah. Partisipasi publik harus terus diperkuat agar demokrasi kita semakin sehat,” imbuhnya.

Bawaslu Mesuji menilai bahwa penegakan etika bukan hanya sebatas penindakan terhadap pelanggaran, melainkan juga bagian dari proses membangun budaya politik yang bersih dan berintegritas. Dengan demikian, politik tidak lagi dipandang sebagai ruang perebutan kekuasaan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Ketika etika ditegakkan dengan konsisten, maka kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan penyelenggara Pemilu akan meningkat. Inilah langkah nyata menuju demokrasi yang berkeadaban dan transparan,” tutup Deden.

Poin-Poin Penting dari Pernyataan Bawaslu Mesuji:

1. Etika politik adalah prinsip moral yang mengatur perilaku aktor politik agar berlandaskan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.
2. Penegakan etika mencegah praktik tidak bermoral seperti korupsi, politik uang, dan penyalahgunaan jabatan.
3. Lembaga resmi seperti DKPP, KPK, Bawaslu, dan Badan Kehormatan DPR/DPRD berperan penting dalam menjaga standar etika politik.
4. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam pengawasan publik dan penguatan demokrasi.
5. Tujuan utama penegakan etika adalah membentuk perilaku politik yang beradab, bermoral, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.