Bawaslu Mesuji Tegaskan Pentingnya Peran MK dalam Sengketa Pemilu
|
Mesuji – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kemurnian hasil Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagai lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu, MK menjadi pilar utama dalam memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan konstitusional.
Ketua Bawaslu Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I, menyatakan bahwa keberadaan MK merupakan bentuk nyata dari sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh peserta pemilu. “MK adalah lembaga penegak hukum yang berfungsi memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Melalui mekanisme persidangan yang terbuka, MK menjadi penjaga integritas hasil pemilu,” ujarnya.
Deden menjelaskan, peran MK tidak hanya sebatas menyelesaikan sengketa hasil, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu. “Transparansi dan keadilan dalam setiap keputusan MK menjadi dasar penting bagi terwujudnya pemilu yang berintegritas,” tambahnya.
Anggota Bawaslu Mesuji, Wahyu Eko Prasetiyo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, mengungkapkan bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memberikan keterangan dan bukti hasil pengawasan dalam proses sidang di MK. “Kami membawa data, laporan, dan hasil pengawasan lapangan untuk mendukung proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Tujuannya agar setiap keputusan diambil berdasarkan fakta, bukan asumsi,” jelasnya.
Sementara itu, Robby Ruyudha, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, menekankan bahwa putusan MK harus dihormati sebagai kebenaran konstitusional. “Apapun hasilnya, putusan MK merupakan bagian dari proses hukum yang sah dan wajib diterima dengan lapang dada. Inilah bentuk kedewasaan demokrasi yang harus dijaga bersama,” tegasnya.
Dengan sinergi antara MK, Bawaslu, KPU, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan setiap sengketa hasil pemilu dapat diselesaikan secara adil dan transparan. Bawaslu Mesuji menilai, peran MK tidak hanya sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai penjaga kedaulatan rakyat dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat.
