Bawaslu Mesuji Tegaskan Netralitas dalam Pengawasan Pemilu 2024
|
Mesuji – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji menegaskan komitmennya sebagai lembaga pengawas yang netral, profesional, dan berintegritas dalam menghadapi tahapan Pemilu 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I., yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi.
Menurut Deden, pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak berpihak kepada peserta pemilu manapun. “Kami menegakkan aturan sesuai perundang-undangan, tanpa pandang bulu. Netralitas menjadi prinsip utama dalam setiap langkah pengawasan,” ujarnya di kantor Bawaslu Mesuji, Rabu (22/10/2025).
Deden menambahkan, netralitas pengawas menjadi fondasi penting agar proses demokrasi berjalan adil dan dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran Bawaslu hingga tingkat kecamatan dan desa diinstruksikan untuk menjunjung tinggi etika penyelenggara pemilu serta menghindari keterlibatan dalam aktivitas politik praktis.
Anggota Bawaslu Mesuji, Wahyu Eko Prasetiyo, yang juga Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada pengawas di lapangan agar memahami batasan tugas serta larangan dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Setiap pengawas wajib menjaga sikap, ucapan, dan tindakan agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan. Kami terus memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Robby Ruyudha, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, menambahkan bahwa Bawaslu juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. “Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas Pemilu. Kami siap menindaklanjuti setiap laporan sesuai prosedur yang berlaku,” ungkapnya.
Dengan komitmen tersebut, Bawaslu Mesuji berharap kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas semakin meningkat. Pengawasan yang netral, transparan, dan akuntabel diyakini mampu mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur, adil, serta bermartabat.
