Bawaslu Mesuji Tegaskan Komitmen Sebagai Pekerja Demokrasi

MESUJI – Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji menegaskan bahwa jajaran Bawaslu di seluruh tingkatan bukan sekadar pekerja tahapan pemilu, melainkan pekerja demokrasi yang memiliki tanggung jawab menjaga nilai-nilai demokrasi sepanjang waktu. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Pengawas dan Pembinaan SDM yang digelar di Aula Kantor Bawaslu Mesuji, Jumat (18/10/2025).

Ketua Bawaslu Mesuji, [nama pejabat disesuaikan], mengatakan bahwa meskipun saat ini tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah, tugas Bawaslu tidak berhenti. “Bawaslu itu bukan lembaga ad hoc. Kita adalah badan tetap yang dibayar oleh negara untuk memastikan demokrasi tetap hidup, bukan hanya ketika ada tahapan pemilu,” ujarnya.

Menurutnya, semangat kerja pengawasan partisipatif harus terus digelorakan, agar masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam menjaga integritas demokrasi di daerah. “Pengawasan demokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu melibatkan masyarakat secara aktif melalui pendidikan politik dan ruang partisipatif,” tambahnya.

Salah satu langkah yang tengah didorong Bawaslu Mesuji adalah memperkuat literasi demokrasi publik melalui berbagai kanal komunikasi digital, seperti podcast atau siniar pengawasan. Upaya ini dinilai efektif dalam menyebarkan informasi kepemiluan secara ringan, inklusif, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

“Podcast pengawasan bisa menjadi media dialogis yang membangun kesadaran bersama. Kita harus memanfaatkan ruang digital untuk menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan partisipasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bawaslu Mesuji berkomitmen menjaga keberlanjutan kerja-kerja demokrasi melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok disabilitas. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat budaya pengawasan yang setara dan inklusif di Kabupaten Mesuji.

“Bawaslu tidak boleh berhenti pada tugas teknis tahapan. Kita adalah penjaga demokrasi yang harus selalu hadir, bahkan di luar momentum pemilu,” pungkasnya.