Bawaslu Mesuji Dorong Penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Pemilu

Mesuji – Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji, Deden Cahyono, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan serta pengawasan pemilu. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Bawaslu RI yang menekankan pentingnya penguatan peran perempuan untuk mewujudkan keadilan pemilu bagi seluruh warga negara.

Menurut Deden, keterlibatan perempuan bukan hanya soal kuota, melainkan bagian dari upaya membangun demokrasi yang berkeadilan dan inklusif. “Perempuan memiliki perspektif dan kepekaan sosial yang kuat dalam menjaga integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu Mesuji terus berupaya menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan, baik sebagai pengawas maupun bagian dari masyarakat sipil,” ujarnya, Jumat (18/10/2025).

Ia menambahkan, berdasarkan data nasional, partisipasi perempuan dalam Pemilihan 2024 meningkat cukup signifikan, yakni 331 calon kepala daerah perempuan dari total 3.104 calon atau sekitar 10,7 persen. Jumlah ini naik tajam dibanding Pemilihan 2020 yang hanya diikuti 106 calon perempuan. Dari total kepala daerah terpilih, 43 di antaranya adalah perempuan.

“Angka ini menunjukkan tren positif, namun kita tidak boleh berhenti di sini. Masih ada hambatan struktural dan budaya yang menghambat perempuan untuk tampil di ranah politik, termasuk stereotip dan bias gender yang sering muncul di media sosial dan pemberitaan,” tutur Deden.

Untuk itu, Bawaslu Mesuji berencana memperkuat kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok perempuan di daerah guna mengembangkan pelatihan kepemimpinan, literasi politik, serta pengawasan partisipatif yang berperspektif gender.

“Melalui sinergi dengan berbagai pihak, kami ingin memastikan perempuan di Mesuji memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” ungkapnya.

Deden juga menekankan pentingnya peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap calon dan pengawas perempuan. “Kita perlu dorongan media yang berimbang dan bebas dari diskriminasi. Pemberitaan yang adil akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan,” jelasnya.

Menutup keterangannya, Deden berharap seluruh elemen masyarakat dapat turut mendorong perubahan budaya politik yang lebih terbuka terhadap kesetaraan. “Pemilu yang berkeadilan adalah pemilu yang memberi kesempatan setara bagi semua warga, tanpa memandang gender. Jika regulasi, penyelenggara, dan budaya dapat berjalan seiring, masa depan demokrasi Indonesia akan semakin baik,” pungkasnya.