Bawaslu Mesuji Dorong Penguatan Demokrasi Partisipatif

MESUJI – Bawaslu Kabupaten Mesuji terus memperkuat komitmen dalam menjaga keberlanjutan demokrasi dengan mendorong lahirnya pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari strategi Bawaslu untuk memastikan nilai-nilai demokrasi tetap hidup, meskipun tidak sedang berlangsung tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

Ketua Bawaslu Mesuji, [Nama Ketua Bawaslu Mesuji], mengatakan bahwa tugas Bawaslu tidak hanya sebatas mengawasi tahapan pemilu, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga kejujuran dan keadilan demokrasi.

“Bawaslu bukan hanya pekerja tahapan pemilu, melainkan pekerja demokrasi. Tugas kita menjaga agar semangat demokrasi tetap tumbuh di masyarakat, baik saat ada maupun tidak ada tahapan pemilu,” ujarnya dalam kegiatan Evaluasi dan Penguatan Kapasitas Pengawas Partisipatif, yang digelar di Aula Kantor Bawaslu Mesuji, Jumat (18/10/2025).

Ia menambahkan, pengawasan partisipatif merupakan bentuk gotong royong dalam demokrasi. Melalui mekanisme ini, masyarakat didorong untuk turut serta mencegah pelanggaran pemilu, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun budaya politik yang sehat dan berintegritas.

“Demokrasi yang kuat hanya bisa terwujud bila rakyat ikut mengawasi. Kita ingin membangun kesadaran bahwa pengawasan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Bawaslu,” tambahnya.

Sebagai langkah nyata, Bawaslu Mesuji juga mengembangkan program siniar (podcast) edukatif bertema pengawasan partisipatif yang akan diisi oleh jajaran Bawaslu bersama masyarakat, pegiat demokrasi, dan tokoh muda. Program ini diharapkan menjadi ruang diskusi publik yang ringan namun bermakna, serta menjangkau kelompok masyarakat di berbagai lapisan.

Selain itu, Bawaslu Mesuji berencana memperkuat kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan kelompok disabilitas untuk memperluas jangkauan pendidikan politik yang inklusif dan setara.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, memiliki ruang yang sama untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pengawasan demokrasi. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai kesetaraan,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Bawaslu Mesuji berharap tercipta kesadaran kolektif di masyarakat bahwa demokrasi bukan hanya urusan elite politik, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga negara.

“Penguatan demokrasi partisipatif bukan sekadar slogan, melainkan gerakan nyata yang harus terus dijalankan. Karena demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara,” pungkas Ketua Bawaslu Mesuji.