Bawaslu Mesuji Dorong Pendidikan Politik Sejak Usia Sekolah
|
MESUJI – Bawaslu Kabupaten Mesuji mendorong penguatan pendidikan politik sejak usia sekolah melalui koordinasi penyusunan nota kesepahaman dengan pihak sekolah pada 2 September 2026. Upaya tersebut diarahkan untuk membangun kesadaran demokrasi dan mencegah praktik politik uang sejak dini.
Koordinasi penyusunan nota kesepahaman tersebut diikuti Anggota Bawaslu Kabupaten Mesuji, Wahyu Eko Prasetyo, S.Pd., selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), bersama Korsek Bawaslu Kabupaten Mesuji, Andre Alrendra.
Dalam pembahasan, terdapat tiga program utama yang akan menjadi bagian dari kerja sama, yakni penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL), inisiasi Pojok Literasi sebagai sarana pendidikan politik di lingkungan sekolah, serta pendampingan praktik pelaksanaan reorganisasi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) secara demokratis.
Korsek Bawaslu Kabupaten Mesuji, Andre Alrendra, menekankan pentingnya pendidikan politik diberikan sejak usia dini, khususnya sejak berada di lingkungan sekolah. Menurutnya, pemahaman politik yang baik dapat menjadi salah satu benteng untuk mengantisipasi praktik politik uang.
“Pendidikan politik penting diberikan sejak dini, sejak usia sekolah, agar generasi muda memiliki pemahaman yang cukup untuk mengantisipasi terjadinya politik uang. Politik uang hanya bisa dilawan dengan pemahaman yang mendalam tentang sistem politik di Indonesia,” ujar Andre.
Sementara itu, Wahyu Eko Prasetyo menilai pendidikan politik bagi generasi muda semakin penting mengingat Pemilu 2029 akan banyak diwarnai pemilih dari kelompok Generasi Z.
“Pemilu 2029 akan didominasi oleh pemilih Gen Z. Hal tersebut sudah mulai tampak saat ini. Generasi ini seakan abai dan tidak peduli terhadap politik, padahal kepedulian masyarakat terhadap politik sangat penting,” kata Wahyu.
Ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak berkembang menjadi sikap pragmatis dalam menentukan pilihan politik. Menurut Wahyu, generasi muda perlu dibekali pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan berintegritas.
“Jangan sampai kita kembali menciptakan generasi NPWP, Nomor Piro Wani Piro,” ujarnya.
Melalui kerja sama tersebut, Bawaslu Kabupaten Mesuji berharap sekolah dapat menjadi ruang strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik. Pojok Literasi diharapkan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang diskusi dan pembelajaran mengenai politik, demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya partisipasi masyarakat.
Pendampingan reorganisasi OSIS secara demokratis juga diharapkan menjadi sarana praktik demokrasi secara langsung bagi siswa. Proses tersebut dapat memperkenalkan nilai-nilai demokrasi melalui tahapan pencalonan, penyampaian visi dan misi, pemilihan, hingga pembentukan kepengurusan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Mesuji memperluas pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Dengan membangun kesadaran politik sejak bangku sekolah, generasi muda diharapkan mampu menjadi pemilih yang kritis, cerdas, dan berintegritas pada Pemilu 2029 serta memiliki keberanian menolak politik uang.