Bawaslu Mesuji Dorong Budaya Politik Beretika
|
Mesuji — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji mengajak seluruh elemen masyarakat, partai politik, dan penyelenggara Pemilu untuk membangun budaya politik yang beretika. Upaya ini menjadi bagian dari strategi Bawaslu dalam mewujudkan proses demokrasi yang bermartabat, jujur, dan berintegritas menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak mendatang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji, Deden Cahyono, S.Sos.I., menegaskan bahwa politik beretika merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, etika politik bukan sekadar aturan tertulis, melainkan nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh pelaku demokrasi—baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat pemilih.
“Etika politik adalah ruh dari demokrasi. Tanpa etika, politik hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan tanpa arah moral. Karena itu, Bawaslu Mesuji berkomitmen mendorong seluruh pihak untuk menjadikan etika sebagai pedoman dalam setiap langkah politik,” ujar Deden di Kantor Bawaslu Mesuji, Senin (20/10/2025).
Deden menjelaskan, Bawaslu Mesuji telah melaksanakan berbagai kegiatan edukatif seperti Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), dan Forum Demokrasi Beretika di berbagai kecamatan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya dalam Pemilu serta menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, dan kampanye hitam.
“Melalui kegiatan pendidikan politik yang beretika, kami ingin masyarakat memahami bahwa memilih pemimpin bukan sekadar soal siapa yang populer, tapi siapa yang berintegritas dan mampu menjalankan amanah rakyat dengan jujur,” tambahnya.
Selain itu, Bawaslu Mesuji juga memperkuat sinergi dengan tokoh agama, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas gerakan politik santun di tingkat akar rumput. Pendekatan kolaboratif ini diyakini efektif dalam membangun ruang politik yang sehat dan inklusif.
Menurut Deden, politik yang beretika juga harus mencerminkan nilai-nilai anti-stigma, kesetaraan, dan partisipasi bermakna, termasuk bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Bawaslu menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses demokrasi tanpa diskriminasi.
“Etika politik berarti menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk ujaran kebencian, diskriminasi, maupun kekerasan simbolik. Kita ingin politik menjadi sarana memperkuat persatuan, bukan memecah belah,” tegasnya.
Melalui upaya ini, Bawaslu Kabupaten Mesuji berharap masyarakat semakin sadar bahwa demokrasi yang kuat tidak hanya diukur dari hasil pemungutan suara, tetapi juga dari cara dan nilai yang digunakan dalam meraih kemenangan politik.
“Pemilu yang beretika akan melahirkan pemimpin yang berintegritas. Itulah cita-cita yang terus kami dorong,” pungkas Deden.
Dengan semangat kolaborasi dan pendidikan politik berkelanjutan, Bawaslu Mesuji berkomitmen terus menjadi garda terdepan dalam membangun budaya politik yang beretika, adil, dan bermartabat di Kabupaten Mesuji.
